Membahas tentang sejarah Perpustakaan di Indonesia di
Indonesia ternyata perkembangannya tidak lepas atau turut sejalan dengan
sejarah perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Mengetahui sejarah perpustakaan berarti kita juga diajak secara langsung untuk melihat perkembangannya yang naik turun sesuai dengan zamannya, Nah, Secara garis besar perkembangan
kebudayaan Indonesia dibagi ke dalam 5 periode yaitu :
1. Periode pertama : Kerajaan kerajaan lokal
(sebelum penjajahan di Indonesia)
Jika sejarah perpustakaan
ditandai dengan dikenalnya tulisan, maka sejarah perpustakaan di Indonesia
dapat dimulai pada tahun 400-an yaitu saat lingga batu dengan tulisan Pallawa
ditemukan dari periode Kerajaan Kutai. Musafir Fa-Hsien dari tahun 414
Menyatakan bahwa di kerajaan Tarumanegara banyak dijumpai kaum Brahmana yang
tentunya memerlukan buku atau manuskrip keagamaan yang mungkin disimpan di
kediaman pendeta. Pada sekitar tahun 695 M, menurut musafir I-tsing dari Cina,
di Ibukota Kerajaan Sriwijaya hidup lebih dari 1000 orang biksu dengan tugas
keagamaan dan mempelajari agama Budha melalui berbagai buku yang tentu saja
disimpan di dalam biara. Namun, pendapat bahwa di zaman kerajaan Sriwijaya
telah ada perpustakaan lebih berdasarkan analogi daripada penelitian. Di pulau
Jawa, sejarah perpustakaan tersebut dimulai pada masa Kerajaan Mataram. Hal ini
karena di kerajaan ini mulai dikenal pujangga keraton yang menulis berbagai karya
sastra. Karya-karya tersebut seperti Sang Hyang Kamahayanikan yang memuat
uraian tentang agama Budha Mahayana. kemudian Sembilan parwa sari cerita
Mahabharata dan satu kanda dari epos Ramayana. Pada masa ini tulisan
diperuntukkan hanya untuk kalangan kerajaan saja. Selanjutnya, kegiatan
penulisan dan penyimpanan naskah masih terus dilanjutkan oleh para raja dan
sultan yang tersebar di Nusantara. Misalnya, jaman kerajaan Demak, Banten,
Mataram, Surakarta Pakualaman, Mangkunegoro, Cirebon, Demak, Banten, Melayu,
Jambi, Mempawah, Makassar, Maluku, dan Sumbawa. Dari Cirebon diketahui
dihasilkan puluhan buku yang ditulis sekitar abad ke-16 dan ke-17. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa Cirebon merupakan salah satu pusat perbukuan
pada masanya.
2. Periode
kedua : Penjajahan Hindia Belanda
Pada Periode ini perpustakaan
mulai didirikan mula-mula untuk tujuan menunjang program penyebaran agama dan
memperkuat penjajahan mereka. Berdasarkan sumber sekunder perpustakaan paling
awal berdiri pada masa ini adalah pada masa VOC (Vereenigde OostJurnal Indische
Compaqnie) yaitu perpustakaan gereja di Batavia (kini Jakarta) yang dibangun
sejak 1624. Pada masa inilah perpustakaan mulai dapat dinikmati oleh masyarakat
umum. Pada tanggal 25 April 1778 berdiri Bataviaasche Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen (BGKW) di Batavia. Perpustakaan ini kemudian mengeluarkan
katalog buku yang pertama di Indonesia yaitu pada tahun 1846. Nama ini kemudian
berubah menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia pada tahun 1950. Pada tahun 1962 Lembaga
Kebudayaan Indonesia diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan
namanyapun diubah menjadi Museum Pusat. Koleksi perpustakaannya menjadi bagian
dari Museum Pusat dan dikenal dengan Perpustakaan Museum Pusat. Nama Museum
Pusat ini kemudian berubah lagi menjadi Museum Nasional, sedangkan
perpustakaannya dikenal dengan Perpustakaan Museum Nasional. Pada tahun 1980
Perpustakaan Museum Nasional dilebur ke Pusat Pembinaan Perpustakaan. Perubahan
terjadi lagi pada tahun 1989 ketika Pusat Pembinaan Perpustakaan dilebur
sebagai bagian dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Setelah periode
tanam paksa, pemerintah Hindia Belanda menjalankan politik etis kepada rakyat
Indonesia. Salah satu kegiatan politik etis adalah pembangunan sekolah rakyat.
Dalam bidang perpustakaan sekolah, pemerintah Hindia Belanda mendirikan
Volksbibliotheek atau terjemahan dari perpustakaan rakyat (kelak berubah
menjadi Balai Pustaka). Meskipun, tujuannya untuk semakin menancapkan
penjajahan di Indonesia, namun pada periode perpustakaan banyak mengalami
perkembangan.
3. Periode
ketiga : Penjajahan Jepang
Pada masa penjajahan Jepang
hampir tidak ada perkembangan perpustakaan yang berarti. Jepang hanya
mengamankan beberapa gedung penting diantaranya Bataviaasch Genootschap van Kunten
Weetenschappen. Selama pendudukan Jepang openbare leeszalen ditutup.
Volkbibliotheek dijarah oleh rakyat dan lenyap dari permukaan bumi. Pemakaian
buku berbahasa Belanda dilarang, namun mahasiswa masih dapat menggunakan buku
teks dengan berbahasa lain dan koleksi buku bernafaskan Politik Jepang. Karena
pengamanan yang kuat pada gedung Bataviaasch Genootschap van Kunten
Weetenschappen maka koleksi perpustakaan ini dapat dipertahankan, dan merupakan
cikal bakal dari Perpustakaan Nasional.
4. Periode
keeempat : Zaman Sesudah Kemerdekaan
Pada awal kemerdekaan Indonesia,
perpustakaan kurang mendapat perhatian. Hal ini dapat dimaklumi sebab Indonesia
sedang gigihnya memperjuangkan kemerdekaan. Perkembangan pasca kemerdekaan baru
dimulai dari tahun 1950an yang ditandai dengan berdirinya perpustakaan baru.
Pada tanggal 25 Agustus 1950 berdiri perpustakaan Yayasan Bung Hatta dengan
koleksi yang menitikberatkan kepada pengelolaan ilmu pengetahuan dan kebudayaan
Indonesia. Pada periode ini juga lahir perpustakaan Negara yang berfungsi
sebagai perpustakaan umum dan didirikan di Ibukota Propinsi. Perpustakaan
Negara yang pertama didirikan di Yogyakarta pada tahun 1949, kemudian disusul
Ambon (1952); Bandung (1953); Ujung Pandang (1954); Padang (1956); Palembang
(1957); Jakarta (1958); Palangkaraya, Singaraja, Mataram, Medan, Pekanbaru dan
Surabaya (1959). Setelah itu menyusul kemudian Perpustakaan Nagara di
Banjarmasin (1960); Manado (1961); Kupang dan Samarinda (1964). Perpustakaan
Negara ini dikembangkan secara lintas instansional oleh tiga instansi yaitu
Biro Perpustakaan Departemen P & K yang membina secara teknis, Perwakilan
Departemen P & K yang membina secara administratif, dan Pemerintah Daerah
Tingkat Propinsi yang memberikan fasilitas.
5. Periode
kelima : Zaman Orde Baru
Pada periode awal perkembangan
perpustakaan tidak terlalu menonjol. yang tampak hanya usaha untuk
mempertahankan perpustakaan yang sudah berdiri. Setelah Pelita I berhasil
meningkatkan pendapatan negara, maka pada Pelita II perpustakaan lebih mendapatkan
perhatian, sehingga program-program dapat terlaksana. Yakni pembelian
buku-buku, peningkata pelayanan masyrakat, pembinaan perpustakaan perpustakaan
sekolah, proyek pengadaan buku-buku paket secara cuma-cuma. Pada awal Pelita
III Dirjen Pendidikan Tinggi mengeluarkan surat keputusan tentang Pembentukan
Satuan Tugas Pengembangan Perpustakaan Pergutuan Tinggi. Semenjak itu secara
nasional, pengembangan perpustakaan di perguruan tinggi menjadi terarah. Pada
pertengahan tahun 1980 telah berdiri 19 perpustakaan umum di tingkat kabupaten,
19 perpustakaan umum di tingkat wilayah, 305 perpustakaan desa, dan 16
perpustakaan keliling. Pada tahun 1978/1979 tim yang dipimpin oleh Prof. Selo
Soemardjan telah berhasil merumuskan sistem perpustakaan nasional yang menjadi
konsep dasar perpustakaan nasional saat ini. Pada akhir 1980 berdirilah
perpustakaan nasional yang merupakan peleburan dari beberapa perpustakaan yang
sudah ada.
(sumber : Nurlidiawati. (2014).
Sejarah perkembangan perpustakaan di Indonesia. Jurnal Ilmu Perpustakaan &
Kearsipan Khizanah – Al Hikmah, Vol 2 No.1, hlm 18-27, dengan berbagai gubahan)