Sejarah Perpustakaan Indonesia


Membahas tentang sejarah Perpustakaan di Indonesia di Indonesia ternyata perkembangannya tidak lepas atau turut sejalan dengan sejarah perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Mengetahui sejarah perpustakaan berarti kita juga diajak secara langsung untuk melihat perkembangannya yang naik turun sesuai dengan zamannya, Nah, Secara garis besar perkembangan kebudayaan Indonesia dibagi ke dalam 5 periode yaitu :

1. Periode pertama : Kerajaan kerajaan lokal (sebelum penjajahan di Indonesia)
Jika sejarah perpustakaan ditandai dengan dikenalnya tulisan, maka sejarah perpustakaan di Indonesia dapat dimulai pada tahun 400-an yaitu saat lingga batu dengan tulisan Pallawa ditemukan dari periode Kerajaan Kutai. Musafir Fa-Hsien dari tahun 414 Menyatakan bahwa di kerajaan Tarumanegara banyak dijumpai kaum Brahmana yang tentunya memerlukan buku atau manuskrip keagamaan yang mungkin disimpan di kediaman pendeta. Pada sekitar tahun 695 M, menurut musafir I-tsing dari Cina, di Ibukota Kerajaan Sriwijaya hidup lebih dari 1000 orang biksu dengan tugas keagamaan dan mempelajari agama Budha melalui berbagai buku yang tentu saja disimpan di dalam biara. Namun, pendapat bahwa di zaman kerajaan Sriwijaya telah ada perpustakaan lebih berdasarkan analogi daripada penelitian. Di pulau Jawa, sejarah perpustakaan tersebut dimulai pada masa Kerajaan Mataram. Hal ini karena di kerajaan ini mulai dikenal pujangga keraton yang menulis berbagai karya sastra. Karya-karya tersebut seperti Sang Hyang Kamahayanikan yang memuat uraian tentang agama Budha Mahayana. kemudian Sembilan parwa sari cerita Mahabharata dan satu kanda dari epos Ramayana. Pada masa ini tulisan diperuntukkan hanya untuk kalangan kerajaan saja. Selanjutnya, kegiatan penulisan dan penyimpanan naskah masih terus dilanjutkan oleh para raja dan sultan yang tersebar di Nusantara. Misalnya, jaman kerajaan Demak, Banten, Mataram, Surakarta Pakualaman, Mangkunegoro, Cirebon, Demak, Banten, Melayu, Jambi, Mempawah, Makassar, Maluku, dan Sumbawa. Dari Cirebon diketahui dihasilkan puluhan buku yang ditulis sekitar abad ke-16 dan ke-17. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Cirebon merupakan salah satu pusat perbukuan pada masanya.

2. Periode kedua : Penjajahan Hindia Belanda
Pada Periode ini perpustakaan mulai didirikan mula-mula untuk tujuan menunjang program penyebaran agama dan memperkuat penjajahan mereka. Berdasarkan sumber sekunder perpustakaan paling awal berdiri pada masa ini adalah pada masa VOC (Vereenigde OostJurnal Indische Compaqnie) yaitu perpustakaan gereja di Batavia (kini Jakarta) yang dibangun sejak 1624. Pada masa inilah perpustakaan mulai dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Pada tanggal 25 April 1778 berdiri Bataviaasche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW) di Batavia. Perpustakaan ini kemudian mengeluarkan katalog buku yang pertama di Indonesia yaitu pada tahun 1846. Nama ini kemudian berubah menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia pada tahun 1950. Pada tahun 1962 Lembaga Kebudayaan Indonesia diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan namanyapun diubah menjadi Museum Pusat. Koleksi perpustakaannya menjadi bagian dari Museum Pusat dan dikenal dengan Perpustakaan Museum Pusat. Nama Museum Pusat ini kemudian berubah lagi menjadi Museum Nasional, sedangkan perpustakaannya dikenal dengan Perpustakaan Museum Nasional. Pada tahun 1980 Perpustakaan Museum Nasional dilebur ke Pusat Pembinaan Perpustakaan. Perubahan terjadi lagi pada tahun 1989 ketika Pusat Pembinaan Perpustakaan dilebur sebagai bagian dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Setelah periode tanam paksa, pemerintah Hindia Belanda menjalankan politik etis kepada rakyat Indonesia. Salah satu kegiatan politik etis adalah pembangunan sekolah rakyat. Dalam bidang perpustakaan sekolah, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Volksbibliotheek atau terjemahan dari perpustakaan rakyat (kelak berubah menjadi Balai Pustaka). Meskipun, tujuannya untuk semakin menancapkan penjajahan di Indonesia, namun pada periode perpustakaan banyak mengalami perkembangan.

3. Periode ketiga : Penjajahan Jepang
Pada masa penjajahan Jepang hampir tidak ada perkembangan perpustakaan yang berarti. Jepang hanya mengamankan beberapa gedung penting diantaranya Bataviaasch Genootschap van Kunten Weetenschappen. Selama pendudukan Jepang openbare leeszalen ditutup. Volkbibliotheek dijarah oleh rakyat dan lenyap dari permukaan bumi. Pemakaian buku berbahasa Belanda dilarang, namun mahasiswa masih dapat menggunakan buku teks dengan berbahasa lain dan koleksi buku bernafaskan Politik Jepang. Karena pengamanan yang kuat pada gedung Bataviaasch Genootschap van Kunten Weetenschappen maka koleksi perpustakaan ini dapat dipertahankan, dan merupakan cikal bakal dari Perpustakaan Nasional.

4. Periode keeempat : Zaman Sesudah Kemerdekaan
Pada awal kemerdekaan Indonesia, perpustakaan kurang mendapat perhatian. Hal ini dapat dimaklumi sebab Indonesia sedang gigihnya memperjuangkan kemerdekaan. Perkembangan pasca kemerdekaan baru dimulai dari tahun 1950an yang ditandai dengan berdirinya perpustakaan baru. Pada tanggal 25 Agustus 1950 berdiri perpustakaan Yayasan Bung Hatta dengan koleksi yang menitikberatkan kepada pengelolaan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Indonesia. Pada periode ini juga lahir perpustakaan Negara yang berfungsi sebagai perpustakaan umum dan didirikan di Ibukota Propinsi. Perpustakaan Negara yang pertama didirikan di Yogyakarta pada tahun 1949, kemudian disusul Ambon (1952); Bandung (1953); Ujung Pandang (1954); Padang (1956); Palembang (1957); Jakarta (1958); Palangkaraya, Singaraja, Mataram, Medan, Pekanbaru dan Surabaya (1959). Setelah itu menyusul kemudian Perpustakaan Nagara di Banjarmasin (1960); Manado (1961); Kupang dan Samarinda (1964). Perpustakaan Negara ini dikembangkan secara lintas instansional oleh tiga instansi yaitu Biro Perpustakaan Departemen P & K yang membina secara teknis, Perwakilan Departemen P & K yang membina secara administratif, dan Pemerintah Daerah Tingkat Propinsi yang memberikan fasilitas.

5. Periode kelima : Zaman Orde Baru
Pada periode awal perkembangan perpustakaan tidak terlalu menonjol. yang tampak hanya usaha untuk mempertahankan perpustakaan yang sudah berdiri. Setelah Pelita I berhasil meningkatkan pendapatan negara, maka pada Pelita II perpustakaan lebih mendapatkan perhatian, sehingga program-program dapat terlaksana. Yakni pembelian buku-buku, peningkata pelayanan masyrakat, pembinaan perpustakaan perpustakaan sekolah, proyek pengadaan buku-buku paket secara cuma-cuma. Pada awal Pelita III Dirjen Pendidikan Tinggi mengeluarkan surat keputusan tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengembangan Perpustakaan Pergutuan Tinggi. Semenjak itu secara nasional, pengembangan perpustakaan di perguruan tinggi menjadi terarah. Pada pertengahan tahun 1980 telah berdiri 19 perpustakaan umum di tingkat kabupaten, 19 perpustakaan umum di tingkat wilayah, 305 perpustakaan desa, dan 16 perpustakaan keliling. Pada tahun 1978/1979 tim yang dipimpin oleh Prof. Selo Soemardjan telah berhasil merumuskan sistem perpustakaan nasional yang menjadi konsep dasar perpustakaan nasional saat ini. Pada akhir 1980 berdirilah perpustakaan nasional yang merupakan peleburan dari beberapa perpustakaan yang sudah ada.

(sumber : Nurlidiawati. (2014). Sejarah perkembangan perpustakaan di Indonesia. Jurnal Ilmu Perpustakaan & Kearsipan Khizanah – Al Hikmah, Vol 2 No.1, hlm 18-27, dengan berbagai gubahan)